Bagir Manan Serukan Media Ikut Pecahkan Masalah Kebangsaan

Home / Berita / Bagir Manan Serukan Media Ikut Pecahkan Masalah Kebangsaan
Bagir Manan Serukan Media Ikut Pecahkan Masalah Kebangsaan Suasana FGD dalam rangka sosialisasi Piala Presiden Kompetisi Nasional Media di Hotel Santika Premiere Semarang. (Foto: Mukhtarul Hafidh/TIMES Indonesia)

TIMESSEMARANG, SEMARANGMedia harus ikut berkontribusi dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Secara teknis, jurnalis harus memiliki wawasan publik yang baik sehingga produk jurnalistik yang dibuat bisa benar-benar ikut memberi solusi. Sebab, pers harus ikut membangun edukasi.

Pendapat ini disampaikan mantan Ketua Dewan Pers dan mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan dalam focus group discussion (FGD) dalam rangka Sosialisasi Piala Presiden Kompetisi Nasional Media di Hotel Santika Premiere Semarang, Jumat (16/8/2019).

Rapat-FGD-2.jpg

Menurut Bagir Manan, wawasan-wawasan kebangsaan yang baik harus terus didorong menjadi tatanan. Di sini, akan mewujud fungsi pers sebagai kekuatan penyeimbang.

"Seandainya para tokoh sejarah Indonesia hadir mungkin akan ngomel. Karena masalah bangsa sudah selesai puluhan tahun yang lalu. Tapi kenapa sampai sekarang masih ada," tutur Bagir Manan.

Lebih jauh dijelaskan, telah banyak diberitakan surat kabar tentang intoleransi, kebhinekaan, ancaman terhadap Pancasila, NKRI. Seolah hal tersebut berkaitan dengan faktor ideologi. Menurutnya, bisa jadi ada faktor non ideologi seperti rasa kecewa, rasa tidak adil, tidak berdaya," tegasnya.

Bertalian dengan perspektif rakyat, sambung Bagir Manan, ada hak-hak yang perlu diperhatikan. Seperti hak politik, hak rakyat atas pemerintahan yang bersih, hak rakyat atas perikehidupan sejahtera, makmur, dan berkeadilan sosial.

Dikatakan Bagir, salah satu tantangan besar Indonesia adalah korupsi. Dan perlu diketahui, bahwa korupsi tidak hanya didefinisikan dalam undang-undang (UU) yakni merugikan negara. Ada yang lebih esensi adalah bahwa yang dikorupsi itu uang rakyat yang dirampas. Padahal rakyat berhak menikmati uang itu.

"Ini sangat prinsipil, dan harus dipahami semua pihak termasuk media. Memang KPK sudah berusaha maksimal. Saya sudah lama jadi hakim menganggap sepertinya hukum tidak cukup untuk mengatasi korupsi," ungkapnya.

Dia menandaskan, setidaknya ada empat kategori di luar hukum. Yakni tatanan politik, tatanan birokrasi, faktor sosial dan etika. Pada gilirannya, hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial harus menjadi perhatian bersama.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Piala Presiden Margiono menyatakan, pelaksanaan FGD adalah rangkaian kompetisi nasional media. Di mana, puncaknya pada 10 Oktober yang akan diserahkan Presiden RI Joko Widodo.

Pihaknya berharap para tokoh pers bisa hadir semuanya. Termasuk tokoh pers dari daerah yang merupakan peserta FGD. Menurut rencana, saran dan pendapat para tokoh tersebut akan dibukukan. Disampaikan pula, FGD diselenggarakan di sejumlah kota. Seperti Surabaya, Semarang, Denpasar, Manado, Medan, dan Sulsel. Agenda ini untuk menghimpun masukan.

"Kualitas konten masukan mungkin tidak sehebat ahli. Tapi ada cara pandang berbeda untuk menanggapi masalah kebangsaan," tutur tokoh yang juga mantan Ketua PWI Pusat itu.

Anggota Dewan Pers, Agus sudibyo menerangkan, ada dua kegiatan utama. Yakni lomba karya jurnalistik dan urun rembug (FGD). Di mana, karya jurnalistik dimuat media dalam rentang waktu 1 Januari-15 September dikirim paling lambat 17 September ke website www.kompetisinasionalmedia.id,.

"Ada miliaran rupiah hadiah bagi pemenang Piala Presiden Kompetisi Nasional Media. Juara I sebesar Rp 100 juta, Juara II sebesar Rp 50 juta, Juara III Rp 25 juta setiap kategori. Juga menerima sertifikat dan piala. Syarat harus memenuhi kode etik jurnalistik, pemetaan masalah yang jelas, dan tentu masukan konstruktif," ucap Agus Sudibyo. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com